Pemerintahan Jokowi Dinilai Gagal, FKK OKP Lebak Selatan Lakukan Aksi Stop Wacana Tunda Pemilu 2024

Oleh Pemimpin Redaksi 07 Apr, 2022 Posting Komentar

Banten, Perssigap88.co.id - Forum Komunikasi dan Koordinasi OKP Lebak Selatan (MATADEWA, IPNU & IPPNU PAC Malingping dan KORIB) melakukan aksi demonstrasi di alun-alun Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kamis (07/04/2022).

Dalam aksi damai yang dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan ini, mereka meminta agar pemerintah beserta pejabatnya lebih memikirkan kesejahteraan rakyat daripada bermanuver politik melanggengkan kekuasaan.

Korlap aksi David Sultan mengatakan bahwa aksi tersebut di dasari atas nurani karena kesemrawutan yang terjadi saat ini akibat ketidakbecusan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang justru mengakibatkan penderitaan untuk masyarakat.

"Pemerintah hari ini sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, tugas pemerintah adalah memastikan masyarakatnya sejahtera, bukan justru menjadi sumber penderitaan masyarakat. Minyak goreng naik, Pertamax naik Pertalite langka, PPN juga naik ditengah kondisi masyarakat yang serba susah akibat pandemi covid 19. Maka dengan ini Pemerintahan JOKOWI JELAS TELAH GAGAL," ungkapnya.

David menyarankan agar pemerintah fokus terhadap pemulihan ekonomi dan kesehatan, bukan justru sibuk mengurusi ambisi kekuasaan.

"Pemerintah sebaiknya fokus pada pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, jangan justru sibuk mencocoki masyarakat dengan melontarkan bola panas terkait kontestasi politik dan wacana penundaan pemilu 2024," ujarnya.

Sementara itu masa aksi, Candrakila mengingatkan kepada semua pihak untuk menyetop wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun wacana Jokowi 3 periode.

"Sudahlah, siapapun itu, berhenti untuk membicarakan wacana-wacana yang inkonstitusional terlebih sekarang rakyat sedang kesusahan, jangan jadi setan-setan demokrasi," ucapnya.

Humas aksi, Repi Rizali menyampaikan bahwa pemerintah harus bertanggungjawab atas problem yang saat ini dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah krisis minyak goreng yang saat ini terjadi. Repi mengatakan pihaknya menuntut presiden Jokowi untuk mencopot M. Lutfi dari jabatannya.

"Pemerintah harus bertanggung jawab atas problem yang terjadi hari ini. Mendag, M. Lutfi harus dicopot karena sudah terbukti tidak punya integritas. M. Lutfi juga harus diperiksa oleh pihak kepolisian terkait mafia minyak goreng, karena dari analisis kami, ada indikasi Mendag berbagi kue dengan mafia mafia tersebut," kata Repi tanpa menyebut siapa yang dimaksud.

Repi juga menyampaikan kecaman terhadap pernyataan mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya yang mengklaim Kyai di Kabupaten Lebak mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Pa Mulyadi Jayabaya, sebagai seorang yang ditokohkan cobalah berpikir waras, tokoh itu harus bijaksana, jangan jadi penjilat, apalagi sampai bawa-bawa nama Kyai. Daripada sibuk menjilat di depan LBP, lebih baik bapak ingatkan Bupati Lebak untuk bekerja, rakyat Lebak kesusahan karena bupatinya saat ini seperti anak magang," kata Repi.

(Fay)

Wastap Redaksi : 085231450077