Aktifis: Money Politik Pilkades Bentuk Penyesatan Demokrasi

Banten, Perssigap88.co.id - Politik memang penuh trik dan intrik, demi mencapai tujuan berbagai cara dilakukan, yang dilarang pun tetap dilanggar seakan menghalalkan segala cara. Begitu juga yang terjadi pada Pilkades serentak di Kabupaten Lebak disinyalir terjadi ada dugaan money politik.

Viralnya sebuah video yang mempertontonkan salah seorang calon kepala desa yang mempertontonkan dirinya ngawur-ngawur uang saweran di hadapan massa pendukungnya sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati calon pemilih. Namun, hal ini ternyata mendapat tanggapan miring dari elemen masyarakat, salah satunya Ahmad Rohani, aktifis Lebak selatan.

Dalam video tersebut terlihat jelas sosok seorang calon kades berwarna kuning di Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak ngawur-ngawur uang saweran, entah berapa rupiah yang disebarnya.

Menurut Ahmad Rohani, sangat sulit menghapus praktik politik uang ketika cara berpikir politisi dan masih transaksional, Ada uang dicoblos tak ada uang kelaut aja, hal seperti ini merupakan bentuk penyesatan perusakan terhadap demokrasi yang sehat dan bersih. 

Idealnya, pemilihan kepala desa merupakan mekanisme pemilihan oleh masyarakat untuk memilih kepala desa dengan melihat aspek visi dan misi program, serta menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah desanya.

"Tetapi, akibat politik uang, relasi keterpilihan bukan didasari atas ideal. Tetapi, bergeser ke arah nilai transaksional dalam penentuan pemilihan kepala desa," kata Ahmad Rohani kepada wartawan via telpon, Sabtu (23/10/2021).

Aktifis yang dikenal kritis dan galak ini mengajak masyarakat untuk sadar bahwa politik uang bukanlah sebuah berkah dalam perhelatan pilkades. 

"Tau tidak bapak/ibu anggaran jadi kepala desa berapa. Bilamana jadi kepala desa mereka terpilih, tapi hasil dari bombardir ngaur-ngaur duit yang disebut money politik, suatu mustahil dirinya dapat anggaran tapi tidak korupsi, pasti korupsi," ungkapnya. 

Kata Ahmad Rohani, Persoalan ini harus menjadi dasar edukasi agar masyarakat cerdas memilih dan memilah figur yang menjanjikan agar desanya lebih baik.

"Adanya money politik akan menjadi dampak kerugian apabila masyarakat nerima,  sogokan/suap berapapun nilai rupiahnya. Semisal Rp 50.000,- atau Rp 100.000,-. Dampak kedepan dikhawatirkan hak warga duit rakyat, harusnya pemerintah pusat amanahkan kepada kepala desa, seperti untuk pembangunan jembatan rusak, untuk rumah tidak layak huni (RUTILAHU), turap, beserta bansos-bansos lainnya. Saya yakin pasti dicolong atau dimaling data-data memanipulasi, dan yang sengsara siapa kalo bukan masyarakatnya," tandas Ahmad Rohani.

 (Fay)

Wastap Redaksi : 085231450077

 

Berbagi :