PEMKAB Cilacap : Penerapan Prokes PPKM Darurat Masih Tebang Pilih Ini Pendapat Taufik Nurhidayat Ketua DPRD Cilacap

Cilacap' Perssigap88.co.id-Penyebaran Covid-19 di Pemerintah Kabupaten Cilacap berjalan Secara Masif, Dan penyebarannya menempati urutan tertinggi di Provinsi Jawa tengah Tetapi Dalam Pelaksanaanya Protokol Kesehatan (Prokes) dan penerapan PPKM darurat banyak masalah.

Berbagai cara sudah dilakukan Pemerintah, dari mulai Penerapan Protokol Kesehatan(Prokes) Serta Pengetatan PPKM darurat, Hingga Menutup sebagian Akses jalan masyarakat menuju pusat kota pada masa pemberlakuan PPKM Darurat.

Yang Menjadi Persoalkan dan Didalam Kunjungannya Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji Selaku Ketua Gugus Tugas kabupaten Cilacap, Menyampaikan Kepada masyarakat didampingi Satgas Forkompincam, ucapannya tersebut Penyebaran Covid-19 dikarenakan kegiatan Pernikahan Hajatan mengeluarkan nada ancaman kepada Semua Penghulu nikah agar dilakukan diculik, Berharap tidak terjadi kerumunan.

Dari Pernyataan Bupati Cilacap Tersebut terkesan Menyudutkan penyebaran Covid-19 Dikarenakan Kegiatan Hajatan, sehingga banyak warga yang merasa adanya ketidak adilan didalam melaksanakan PPKM darurat di Pemkab Cilacap, Sementara Banyak kegiatan Di masyarakat yang tidak di tindak sesuai dengan aturan regulasinya.

Dari beberapa kegiatan yang terkesan tebang pilih tersebut, Taufik Nurhidayat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilacap menanggapi hal tersebut pihaknya berpendapat, bahwa Pandemik Covid-19 sudah berjalan lebih satu tahun, Dan belum ditemukan obatnya, semua pihak juga gagap dalam penangananya sesui dengan aturan yang agar penyebarannya tidak meluas, Hal tersebut di sampaikan Saat ditemui dikantornya pada Senin (12/07/2021) kemarin red.

Maka munculnya aturan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap PERDA No. 05 Tahun 2020, itu juga harus dijalankan dan berlaku untuk siapa saja, dan hal tersebut dimulai dari pemimpinya, Lembaga-lembaga harus memberikan contoh, Seperti yang kita baca Maklumat Kapolri Keselamatan masyarakat adalah Hukum tertinggi Ungkapnya.

Lebih lanjut dirinya menggambarkan ada hak asasi yang harus dilindungi dan sebaliknya, akan tetapi hak asasi itu tidak boleh menabrak hak orang lain, Misal ada yang ngeyel( Tidak Percaya) maka aturan tersebut untuk dilaksanakan, sehingga tidak membahayakan yang lain, Maka dari itu tidak melihat struktur jabatan.red

didalam penyelenggaraanya berbangsa dan bernegara di Pemkab Cilacap didalam pelaksanaanya, Dan Dirinya juga masuk didalam gugus tugas, ketua Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan eksekutif dan dalam pengawasan nya.

pihaknya juga berharap media selaku penyambung lidah rakyat juga harus kritis mengkoreksi kami didalam menjalankan sesuai dengan sumpahnya, Adapun terkait dengan informasi berjanji akan di tindak lanjuti dan akan meminta informasi kepada pihak terkait tegas pungkasnya.

Adapun Terkait dengan dugaan pelanggaran prokes yang dimaksud seperti halnya

Kegiatan Workshop yang dilakukan oleh pejabat kepala sekolah SMP 02 Cilacap, Yang kegiatan tersebut terjadi kerumunan dengan mengumpulkan didalam satu ruangan, yang pesertanya lebih dari 20 Orang, Dan hal tersebut terjadi pada Rabu (08/07/2021).red

Semwntara Ada Kegiatan Yang lebih Dahsyat lagi kegiatan BAKSOS HIU Selatan Dan IOF PENGAB Cilacap Tahun 2021, yang diadakan Di Taman Bumi Perkemahan Desa Jambusari, pada Sabtu-Minggu (26-27/07/2021) yang sebelumnya terkendala perijinan.

Yang sebelumnya akan dilaksanakan pada tanggal (5-6/07/2021) sesui surat pernyataan Dan Keputusan Kedua Panitia tersebut Tersebut Sudah Mendapatkan Rekomendasi Lisan dari Pihak Pihak terkait.

Sementara Menurut Ketua Gugus Tugas Risikin Camat Melalui Darso Sekcam mengatakan kegiatan tersebut yang sudah berlangsung, pihaknya tidak banyak memberikan komentar namun menurutnya, terkait dengan kegiatan tersebut sudah melakukan edukasi terhadap mereka, namun dalam hal ini tidak dapat berbuat banyak. Ungkapnya setelah ditemui dikantornya pada senin 12/08 red.

Bersambung

Mros/Red