Cilacap : Program Presiden-RI Bantuan BPNT Banyak Di Korupsi

Oleh Pemimpin Redaksi 16 Jul, 2021 Posting Komentar

Cilacap' Perssigap88.co.id - Dugaan Kasus Korupsi Berjamaah di Pemerintah Kabupaten Cilacap Yang bejalan secara masif Dan bakalan sulit terbongkar karena antar Menajemen birokrasi tidak berjalan maksimal sesuai Tugas dan fungsinya.

Bukan hanya Dugaan Korupsi Dilingkungan Dinas DPUPR, Hal itu juga Terjadi Di Dinas Sosial, Bantuan kepada Si Miskin yang sedikit itu juga ikut jadi sasaran.

Berbagai Program Pemerintah Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang sudah ditelorkan Dalam membantu masyarakat miskin dimasa pandemik Covid-19 ini, tidak kurang-kurang, Serta Memberikan Ancaman pidana seumur hidup bagi para pelaku koruptor.red

Namun kenyataanya Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang Merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat Miskin Kartu Penerima Manfaat (KPM), setiap bulannya Rp. 200ribu melalui mekanisme akun elektronik yang boleh di ambil untuk membeli bahan pangan di Agen/e-warung yang bekerjasama dengan bank.Red

Praktiknya di lapangan masih banyak ditemukan penyalahgunaan yang dilakukan oleh para oknum Pejabat Tertentu Baik Aparat Maupun Pejabat di daerah Yang Dihimpun Media Online Perssigap88.co.id, Harapan Pemerintah pusat dalam membantu perekonomian masyarakat tidak sesuai dan lebih banyak dinikmati oleh Oknum Pejabat di massa pandemik ini hal itu di sampaikan oleh beberapa agen, Suplayer, serta Masyarakat sebut saja Ras, Ag, ot yang masing belum bersedia di sebut namanya pada bulan lalu 06/07/2021.red

Adapun praktik penyalahgunaan penyalurannya banyak yang tidak sesuai, Dari kwalitas Produk maupun harga tidak sesuai harga di pasaran, serta penyedia (suplayer) sudah terjadi monopoli di setiap Wilayah Kecamatan.red

Contoh Item Produk beras harga Rp. 10ribu, (Beras Premium) tidak sesuai dengan yang diterima, beras asal-asalan, dan tidak sesuai dibandingkan harga dipasaran umum, dan rata rata ada selisih Rp. 2ribu Per Kg yang diterima KPM.red

Dan sementara agen/ e-warung mengalami tekanan dan tidak diperbolehkan membeli produk dari luar, Yang dilakukan Team (Koordinator ) di kecamatan.

Dari masing-masing Penyedia Barang ( Suplyer) yang sudah ditunjuk, dan yang Rp. 2ribu/kg dibagikan kepada Masing-masing Lembaga dan aparat pemerintah serta, Kecamatan, TKSK kepada oknum aparat tertentu.

Bukan hanya itu suplayer (Penyedia Barang) selain harga yang diterima harga beras Rp. 8ribu per kg, Mereka juga masih dijadikan sapi perah oleh beberapa oknum Misal Camat, TKSK.

Jika dihitung dari jumlah Item Beras saja Berapa Angka Korupsinya Sungguh fantastis milliaran rupiah setiap bulanya, Belum lagi ada daging, buah yang lainya.

Mari kita simak berapa jumlah kerugian uang negara tersebut dan siapa saja yang menikmatinya?.

Bersambung