Kejari Cilacap Terkesan Bungkam Soal Suap Jual Beli Jabatan Di P&K

Cilacap  perssigap88.co.id - Beberapa nara sumber saat ditemui awak media di Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa di tahun 2016-2017 kita sudah mengikuti ujian di lembaga pengembangan dan perberdayaan kepala sekolah (LPPKS) dengan hasil lulus.

" Tetapi oleh kepala dinas P & K saat itu (Warsono) hasil tersebut tidak dapat menjadi acuan untuk menjadi Kepala sekolah, dan kita harus mengikuti diklat," katanya, di hari amis 17/06/2021.

Waktu itu, menurutnya ada sekitar 42 guru yang layak menjadi kepala sekolah, namun hanya 19 guru yang diberangkatkan untuk diklat, sementara yang lainnya tidak di berangkatkan bahkan tidak di kabari.

" Saat itu yang menjadi kepala Dinas P & K adalah Warsono, bahkan kami disuruh membayar masing - masing orang Rp 10 juta untuk biaya diklat, sehingga kami tidak mau ikut diklat tersebut" katanya.

Lebih lanjut di katakan oleh Warsono bahwa diklat ini adalah diklat mandiri, padahal dalam peraturan bupati (Perbup) berbunyi segala biaya diklat guru dan sebagainya gratis.

" Jika syarat menjadi Kepala sekolah harus mengikuti diklat, maka semua harus didiklatkan, bukan diklat mandiri seperti apa yang dikatakan kepala dinas " tandasnya. 

Mereka menambahkan, disini kita tahu bahwa kita dimanfaatin oleh Kepala dinas waktu itu (Warsono) agar mengikuti aturan yang berlawanan dengan Perbup Cilacap.

" Syarat menjadi kepala sekolah selain lolos administrasi dan lulus ujian di LPPKS, juga aktif di lingkup sekolahnya mengajar atau menjadi wakil kepala sekolah " pungkasnya lagi.

Terkait dugaan jual beli jabatan di lingkup dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah santer diberitakan di beberapa media hingga kini aparat penegak hukum (APH) khususnya, kejaksaan negeri Cilacap belum memberikan tindakan tegas dan masih belum bersedia di temui bahkan belum bisa memberikan keterangan, saat di hubungi awak media melalui Watsapp. 

(Team/Mros)

 

Berbagi :