Ada Apa Kab. Cilacap?... Ratusan Kontraktor Akan Datangi Kantor Bupati

Jateng perssigap88 - Mengapa ratusan kontraktor yang tergabung di wilayah kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa tengah, yang awal mula terlihat kondusif secara tiba-tiba memanas dan akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada hari senin depan tanggal 21 Juni 2021, sedangkan aksi bertempat di halaman kantor bupati Cilacap, berdasarkan surat pemberitahuan No. O01/ peny_Jaskos/Clp/VI 2021.

Kemungkinan Masa yang datang melebihi dari yang di rencanakan, karena ada beberapa kelompok masa yang juga ikut serta menyampaikan Proyek pokir dewan, yang diduga dari proses penganggaran ada indikasi korupsi dan tidak sesui dengan aturan pada selasa 15 juni 2021.

Hal itu di sampaikan pada saat dirumah makan jalan wilis, oleh salah satu tokoh masyarakat sebut saja TH, dirinya akan menyoroti tentang Proyek pokir dewan, yang menurutnya sudah melanggar aturan, dan terindikasi korupsi saat membagikan ke rekanan katanya.

Adapun penyebab aksi unjuk rasa tersebut, Yang akan dilakukan ratusan kontraktor yang merasa terzolimi dan tidak dapat di bendung karena tidak mendapat pekerjaan, apa lagi di situasi kondisi yang yang saat ini serba sulit secara ekonomi, karena akibat dampak pandemik covid-19, dan hal itu sangat beralasan dan sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan kesehatan karena yang paling utama adalah demi menyelamatkan keluarga.

Adanya dugaan kecurangan atau monopoli terkait tender di dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), bidang Bina Marga tahun 2021, yang saat ini sedang di persoalkan kebanyakan kontraktor, diduga kuat didalam pelaksanaanya terjadi pengondisian yang dilakukan secara sistematis, masif atau penyalahgunaan wewenang oleh pengguna anggaran.

Sedangkan Oknum pejabat pembuat komitmen, serta unit Layanan pengadaan kabupaten cilacap, atau adanya pengaturan bersama yang di indikasikan adanya kolusi dan kongkalikong antara peserta tertentu, Pokja pemilihan, UKPBJ, PPK dan pihak lain yang terlibat didalam memenangkan kontraktor atau peserta tertentu di pemda Cilacap.

Hal itu sangat sesui dengan hasil temuan yang dihimpun awak media perssigap88, Jika banyak kontraktor marah, kecewa, dan merasa terzolimi sangat beralasan, karena bagi kontraktor yang tidak mengikuti aturan para oknum tertentu tidak akan dimenangkan oleh pihak Pemda.

Yakni Kontraktor yang ingin dimenangkan maka wajib menyetorkan (pungutan liar) 7% kepada oknum pejabat tertentu, melalui salah satu kontraktor yang telah ditunjuk atau peserta yang telah di kondisikan.

Adapun sistem pembayaran bisa di lakukan secara cash atau tunai serta bisa juga menggunakan check mundur sejumlah 7% dari nilai proyek yang ada.

Hal itu di ungkap oleh beberapa lembaga yang menyoroti anti korupsi, di kabupaten cilacap, yang saat ini belum bersedia di sebut namanya, dan berjanji hal itu akan dibeberkanya saat di temui dikantornya pada senin 14/juni.

Lebih lanjut dia juga sudah mengantongi beberapa bukti-buki dokumen foto saat bagi-bagi pekerjaan, dan bukti check mundur yang di berikan ke kontraktor tertentu.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh beberapa kontraktor, salah satunya "Supriyadi" kontraktor bahwa terkait oleh beberapa lembaga tersebut yang di ungkap hal itu di benarkan, bahwa memang itu yang terjadi bahkan terkesan sangat parah di tahun 2021, dia juga berpendapat bahwa hal itu dilakukan secara sistematis, masif oleh oknum pejabat tertentu saat ditemui awak media pada senin 14/juni, kemarin di rumah makan dekat alun-alun cilacap.

Lebih lanjut pihaknya juga menunjukan hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan kontraktor tersebut, lihat saja hasilnya seperti proyek rijid Beton, Cikerang-panikel apakah sesui spesifikasi atau tidak tuturnya.

Sedangkan lembaga GNPK - RI Kabupaten Cilacap sangat - sangat prihatin dimasa pandemi Covid 19 ini, adanya info terkait akan adanya demo dari kelompok pengusaha kontraktor / rekanan yang merasa terdolimi adanya dugaan praktek monopoli persaingan usaha yang tidak sehat ini mungkin menjadi bom waktu / karena sudah tidak kuat menahan terjadi dugaan tersebut didepan mata sudah keterlauan apa yang terjadi di rasakan para pengusaha untuk itu kami dari GNPK - RI berharap kepada para pendemo supaya tetap menjaga prokes dan tertib dalam melakukan aksi damai

Adapun Menyinggung penegak hukum di wilayah kabupaten cilacap hingga hari ini berita di terbitkan, "Terkesan sudah masuk angin" padahal kasus ini bukan lagi menjadi rahasia untuk kalangan penegak hukum, hal itu tentunya jangan sampai masyarakat cilacap memiliki asumsi-asumsi atau interpresi yang tidak baik, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan Aksi unjuk rasa, yang berakibat timbulnya kerumunan yang akan terjadi, tentu semua pihak harus dalam hal ini mesti bertanggung jawab dan bergerak cepat mengambil tindakan agar keselamatan masyarakat jauh lebih penting dari segalanya dan semuanya bisa di tindak secara proses hukum.

Mros/Red