Waduh!! Seluruh Pejabat Dinkes Banten Kompak Akan Mengundurkan Diri

Oleh Pemimpin Redaksi 31 Mei, 2021 Posting Komentar

Banten, Perssigap88.co.id - Para pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten ramai-ramai bahkan kompak mengajukan pengunduran diri karena hal tersebut berdasarkan surat tertanggal 28 Mei 2021, yang di tujukan kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten dengan tembusan kepada Ketua DPRD Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Inspektorat Provinsi Banten, Kepala Dinkes Provinsi Banten, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

Sebanyak 20 orang pejabat yang menyatakan mengundurkan diri itu terdiri dari pejabat eselon III dan IV Dinas Kesehatan Provinsi Banten, diantaranya, Akharul Aprianto, R Wahyu Santoso Wibowo, H. Ahmad Darajat dan Dr. Della Sarah Distrianda, Khania Ratnasari, Imron Hosyadi, Tiara Luthfie, Mahmud, Yusni Marliani, Hadi Safaat, Dr. Ria Oktarini, Lalah Hidayat, Abdul Rohman, Yulia Trianawati, Drg. Rostina, Drg. Dewi Sophia, Dr Rika Megasari, Syaiful Bakhri, Ratchii dan Hesti Hesrawati.

Didalam surat diungkapkan, para pejabat eselon III dan IV di lingkup Dinkes Provinsi Banten tersebut mundur karena, selama ini mereka telah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan kepala Dinkes yang di lakukan dengan penuh tekanan dan intimidasi, kondisi tersebut membuat mereka bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan.

Selanjutnya, saat ini rekan LS di tetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan masker untuk penanganan Covid-19 yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai perintah kepala Dinkes.

Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut para pejabat Dinkes merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan.

" Sehubungan dengan kondisi tersebut dengan bulat kami menyatakan sikap, menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat di lingkungan Dinkes," di kutip dari surat tersebut.

Sampai pernyataan itu di tanggapi mereka akan bekerja di luar kantor dan surat tersebut ditandatangani oleh 20 pejabat eselon III dan IV di atas materai Rp 10.000.

(Red)