Asal jangan Rampas Hak dan kesejahteraan Rakyat, NGO galang Koin untuk Bupati Pamekasan

Oleh Pemimpin Redaksi 01 Apr, 2021 Posting Komentar

Pamekasan, Perssigap88.co.id. Kekurangan anggaran pembangunan di Pemkab Pamekasan akan disumbang Rp 1 M oleh gabungan Markas Basar Lintas Lsm (NGO) se kab pamekasan madura jawatimur kamis (1/april/2021)

Aksi jilid III (tiga) ini Geram dengan kebijakan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, tentang Belum di cairkannya TPP asn selama tiga bulan dari bulan januari, februari sampai maret, serta adanya kebijakan bupati pamekasan tentang penghapusan Tambahan Perbaikan Penghasilan pegawai (TPP) ASN kab pamekasan

gabungan Non Government Organiaztion (NGO) Kabupaten Pamekasan, menggelar Akai penggalangan Dana Koin 1 miliar selama sepekan kedepan, dan dari sumbangan masyrakat yang terkumpul akan disumbangkan ke Bupati Pamekasan untuk menutupi kekurangan anggaran program visi misi,apbd,dana pokir, serta program skala prioritas dan bahkan pencitraan Bupati pamekasan serta pembangunan di Kabupaten Pamekasan, Asal jangan Rampas Hak dan kesejahteraan para abdi Negara (TPP-ASN).

Slamet riadi, iklal dan abd Rahem menyatakan langkah ini merupakan bentuk dukukangan kepada bupati Pamekasan, koin yang akan dikumpulkan sebanyak Rp 1 miliar Koin itu akan dikumpulkan dari seluruh warga Pamekasan, khususnya warga miskin baik dari kalangan abang becak, pencari Rumput, PKL, dan masyakat umum yang telah ikut berpartisipasi menyumbang koin, Dengan demikin Bupati Badrut Tamam berfikir bahwa kebijakan penghapusan TPP serta belum di cairkan nya itu salah dan menciptakan kesengsaraan baru di Pamekasan.

“Koin 1 miliar nanti hasilnya kita sumbangkan ke Badrut Tamam biar dia bisa membangun Pamekasan dari hasil sumbangan rakyatnya sendiri,” ujarnya sambil orasi penggalangan dana di areklancor sebelah selatan.

Dulhalim dan sujei menambahkan, kebijakan penghapusan TPP, tidak diikuti dengan kebijakan lainnya. Misalnya, pengurangan anggaran dana sharing dan dana untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD Pamekasan. Dengan demikian, kebijakan penghapusan TPP tidak dapat respon apa-apa dari anggota dewan.

“Di balik diamnya 45 anggota dewan terhadap kebijakan Badrut Tamam, ada konspirasi jahat karena dana sharing dan dana Pokir dewan tidak dipangkas,” imbuh nya.

Oleh sebab itu, antara Badrut Tamam dan 45 anggota dewan, hanya sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Sementara kepentingan rakyatnya dikesampingkan.

Diberitakan sebelumnya, anggaran TPP ASN sebesar Rp 63 miliar dari APBD tahun 2021, hingga saat ini belum dicairkan. Sudah 3 bulan TPP tersebut tidak cair. Badrut Tamam merencanakan akan mengapus TPP tersebut untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang rusak. Namun, kebijakan itu mendapat penolakan dari ASN.

ASN kemudian mengadukan kebijakan tersebut kepada Mabes NGO di jln jokotole pamekasan. Namun Badrut Tamam kemudian mengeluarkan ancaman agar ASN yang mengadu ke NGO untuk dipanggil dan diperiksa serta dievalusi. Sebab ASN tersebut dianggap membahayakan karena mengadu ke NGO.

Nul