Oknum ASN Kementerian PUPR Janjikan Proyek Minta Uang ke Sejumlah Kepala Desa

Banten, Perssigap88.co.id - Seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR yang berkantor di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Banten diduga kerap meminta uang kepada sejumlah kepala desa dengan dalih menjanjikan proyek.

Disebutkan, Wd yang belakangan mengaku sebagai staf teknis di kantor Bina Marga BPJN Banten, Ciceri Kota Serang ini, diduga kerap menjanjikan akan mengondisikan kegiatan pembangunan ke desa-desa, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Untuk kepentingan hal itu dia meminta uang biaya administrasi dan transport saat akan survei ke lokasi.

Para kepala desa mengaku tak ragu memberikan sejumlah uang ketika diminta oleh Wd, karena sebelumnya saat ada pelaksanaan program pembangunan dari Kementerian PUPR, Wd selalu hadir di lokasi. Sehingga para Kades mengira bahwa dia adalah pegawai Kementerian PUPR yang bisa mengatur kegiatan pembangunan.

Namun setelah lama menunggu, program yang dijanjikan oknum ASN itu tak kunjung tiba, sementara uang yang telah diserahkannya pun tidak kembali, sehingga para Kades merasa kecewa.

Kepala Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Agus Kahir menuturkan, dia memberikan uang beberapa kali kepada Wd pada 2019 lalu. Jika dihitung totalnya mencapai Rp15 juta.

Menurut Kahir, saat itu Wd menjanjikan akan mengondisikan proyek pembangunan jalan dan jembatan penghubung Desa Parungpanjang ke Desa Parungsari, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

"Beberapa kali saya ngasih uangnya, ada yang cash, ada yang ditransfer. Pernah suatu ketika dia mengaku sedang rapat untuk membahas proyek jalan, dia minta transfer," kata Kahir, Selasa (30/03/2021).

Selain dirinya, lanjut Kahir, ada juga rekan kepala desa lainnya yang mengalami hal serupa, yakni Kades Cilangkap, Sarti Rp2 juta dan Kades Parungsari, Aan Rp1,5 juta. "Karena kita ingin memajukan desa, ingin banyak pembangunan di desa, kita mau saja ngasih uang. Itu juga sebagian mah uang masyarakat, patungan," terangnya.

Beberapa hari lalu, Kahir mengaku menemui Wd ke kantor BPJN Banten di Ciceri Kota Serang untuk melakukan penagihan. Namun ia melihat tidak ada itikad baik dari Wd. Setiap kali ditagih, Wd selalu berkelit dan hanya memberikan janji-janji saja.

"Sudah beberapa kali kita tagih, tapi selalu banyak alasan, seperti halnya kemarin, dia mau ngasih jaminan motor, tapi nyatanya tidak ada. Padahal tiga bulan lalu dia sudah membuat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai bahwa dia akan mengembalikan uang saya sebesar Rp15 juta," kata Kahir.

Ditemui wartawan di Kantor BPJN Banten Ciceri Kota Serang, Wd tidak membantah jika dirinya menerima uang dari sejumlah Kades di Lebak Selatan. Namun demikian, ia membantah jika dirinya menjanjikan proyek.

Adapun uang yang diterima dari Kahir, menurutnya sebagai tanda terima kasih kepadanya karena beberapa waktu lalu di Desa Parungpanjang telah dibangun jembatan dari kementerian PUPR.

"Setelah (jembatan) selesai saya minta jajan sama beliau, tapi untuk (program) ke depannya saya tidak bisa menjanjikan. Jadi kalau buat ongkos saya akui, dikasih gula merahpun saya akui. Tapi kalau katanya ada janji saya terkait proyek, tolong buktiin saja," katanya.

Wd pun mengakui bahwa beberapa waktu lalu dirinya sempat membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang sebesar Rp15 juta kepada Kahir, namun menurutnya perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum. "Saya yang tanda tangani (diatas materai), bahasanya dari dia (Kades Kahir)," ujarnya.

Disinggung soal adanya bukti-bukti transfer dari Kades lainnya, lagi-lagi Wd tidak membantahnya. "Iya itu, karena saya mau ke sana survei lokasi, saya minta ongkos sama mereka. Pas ke Jaro Aan, saya datang ke kantor desanya setelah dikasih (uang)," tukasnya.

Wd menambahkan, dirinya bisa masuk ke wilayah Kabupaten Lebak dan mendatangi para kades karena difasilitasi atau diantar oleh pegawai Dinas PUPR Kabupaten Lebak. "Saya tidak pernah menjanjikan proyek, (yang benar) saya survei ke lokasi atas dasar data dari PU Kabupaten, atas surat permohonan.