*Politik Dinasty Perlu Di Uji "Ada Atau Tidak Kedaulatan Rakyat"*

Jakarta perssigap88.co.id - Budaya politik yang kerdil agaknya memang harus kita lalui terlebih dahulu untuk kemudian masuk dalam budaya politik yang lebih beradab.

Gambar ilustrasi

Budaya politik yang belum beradab itu bisa saja ditandai oleh politik dinasty, tiada rasa malu meski baru saja keluar dari kerangkeng KPK. Atau bahkan saat menjadi pejabat tak punya rasa risih untuk melakukan penyelewengan yang terencana dan dipersiapkan dengan beragam dalih untuk berkelit dari jeratan hukum.

Apalagi hanya sekedar menjual dokumen negara demi segepok uang, atau membeking mereka yang jelas-jelas telah berdosa pada republik yang harus kita jaga bersama.

Politik dinasty tak beda dengan mereka yang khianat dan melanggar sumpah maupun janji saat upacara pelantikan dilakukan. Mereka yang seharusnya memberantas kejahatan justru menjadi pelakunya. Atau sekedar membuat rakyat jelata menjadi pesakitan yang kemudian diperas harta bendanya.

Kejahatan yang tak kalah bejad dalam bingkai peradaban yang sepatutnya lebih manusiawi, adalah menguras kekayaan negara atas nama pejabat negara hanya demi dan untuk sedikit premi atau persentase atas pe mulusan izin maupun konsesi yang diberikan begitu saja tanpa rasa berdosa bahwa itu semua hak milik bangsa yang harus dinikmati bersama. Bukan hanya untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga.

Bagi siapapun yang percaya pada azab tentu hal serupa itu tak akan dilakukan. Tapi keyakinan terhadap adanya azab itu memang hanya untuk mereka yang relatif baik memahami dan menjalankan tata aturan agama yang dianutnya.

Masalahnya bagi kebanyakan orang Indonesia, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri sedang dipertanyakan. Sehingga Ketuhanan yang berkebudayaan pun sempat dijajakan seperti barang dagangan yang ada di dalam di gerobak sayur.

Nah, lalu apa bedanya dengan politik dinasty yang juga sedang marak melibas isu penggunaan dana Covid-19 yang jor-joran lewat bantuan sosial yang tidak merata dan tidak sistematis serta tidak terkontrol pembagiannya itu ?.....

Politik dinasty itu tak perlu terlalu dirisaukan bila sungguh rakyat setempat cukup siap dan sungguh bijak bersikap untuk menolak bila sungguh yang bersangkutan tak memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai pemimpin, apalagi dia tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi pemimpin bagi rakyat setempat. Setidaknya yang bersangkutan bisa menjadi panutan. Apalagi kemudian dia akan dituntut untuk dapat mengatasi beragam masalah yang dihadapi oleh rakyat.

Agaknya, budaya politik dinasty itu perlu kita lalui guna menguji ketangguhan warga setempat, apakah sungguh bijak menyikapi budaya dekadensi seperti itu. Sebab pada akhirnya toh rakyat setempat itu sendiri yang akan lebih merasakan baik dan buruk atau manis dan pahitnya jika yang bersangkutan dibiarkan belenger duduk di singgasana kekuasaan.

Setidaknya, bisa juga toh dipahami bahwa politik dinasty itu perlu untuk menguji ketangguhan kita sebagai rakyat yang sungguh berdaulat, atau memang sudah tergadai hingga belum juga bisa ditebus sampai sekarang.

Jacob/Bogor, 25 Juli 2020

HATI-HATI MODUS PENIPUAN YANG MENCATUT NAMA MEDIA INI !!!! WARTAWAN KAMI NAMANYA TERCANTUM DI BOX REDAKSI

WARNING : WARTAWAN KAMI DIBEKALI ID CARD DAN SURAT TUGAS JIKA ADA YANG MENGAKU DARI WARTAWAN KAMI TAPI TIDAK BAWA KARTU PENGENAL YANG DI SEBUTKAN DI ATAS TOLONG HUBUNGI REDAKSI DI NOMER TELFON WATSAPP : 085231450077 TERIMAKASIH ATAS INFORMASINYA KAMI UCAPKAN.