*FGD : Sambut Revolusi Industri 4.0, Gemuruh Partai NasDem Fokus Perbaiki Upah, Regulasi dan Inventasi*

Jakarta, PERS.SIGAP88.CO.OD - Persoalan pengangguran, Upah, Regulasi dan Inventastor di Indonesia menjadi hal yang serius untuk ditindaklanjuti. Melalui Sayap Gerakan Masa Buruh (Gemuruh) dan Bidang Industri, Perdagangan, dan  Ketenagakerjaan, DPP Partai NasDem yang dipimpin oleh Irma Suryani Chaniago (ISC) angkat bicara dan akan fokus memperjuangkannya.

Hal ini dipaparkan langsung oleh ISC selaku Ketua DPP Bid.Industri, Perdagangan dan Ketenagakerjaan dan Sayap Gemuruh Partai NasDem pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan Thema : Upah, Regulasi dan Inventasi menyambut revolusi Industri 4.0 di Auditrium DPP Partai NasDem, Menteng - Jakarta Pusat, (Senin, 13 Oktober 2019) pada pukul 14.00 Wib sampai selesai.

Upah, regulasi dan Inventasi menjadi hal yang penting untuk dibicarakan secara intensif.

"Kami bersepakat dengan teman-teman untuk mengadakan FGD, untuk merumuskan ahh terkait masalah upah, Regulasi dan Investasi. Karena selama ini, ahhh.. invenstor ini gak masuk ke Indonesia dan bahkan yang hengkang dari Indonesia karena merasa keamanan investasinya tidak terjamin di Indonesia,"Katanya

Anggota DPR RI 2014 - 2019 Dapil Sumatera Selatan, Irma mengatakan, keseringan demonstrasi yang dilakukan oleh Buruh mengakibatkan banyaknya Investor tidak mau menanam sahamnya di Indonesia.

Irma mengatakan, Upah Buruh Indonesia masih memprihatinkan, terkhusus upah wilayah Timur yang belum seimbang/merata dengan upah wilayah Barat. Problem di wilayah Timur : Upahnya kecil tapi harga barang melambung tinggi. Problem upah seperti ini perlu diperjuangkan.

"Banyaknya demo atau seringnya demo yang selalu dilakukan oleh kawan-kawan Buruh, membuat Investor itu enggan masuk di Indonesia dan tentu ini merugikan Indonesia, juga sekaligus merugikan Buruh Indonesia yahh. Karena lapangan pekerjaan yang harus terbuka menjadi tertutup,"kata Irma yang juga selaku Ketua Garda Wanita Malahayati atau Garnita Malahayati Partai NasDem

Menurut Irma, Demo bolehlah demo tetapi demo  yang kontruktif bukan anarkisme yang tidak ada tujuan.

"Saya pernah demo, tapi demo saya yang kontruktif. Artinya begini saya sampaikan kepada kepala perusahaan yachhh.... karena waktu itu perusahaan kami diprivatisasi tetapi kemudian posisi kondisi karyawan tidak jelas yach...., apakah dia menjadi karyawan swasta murni atau menjadi karyawan BUMN. Jadi demonya jelas gitu, jangan dikit-dikit demo gitu loh. Ini juga yang membuat investor itu malas datang ke Indonesia,"tegas Irma selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Buruh Maritim & Nelayan Indonesia (SBMNI).

Kolaborasi Kementerian, BUMN dan BUMS itu penting untuk angkat bicara tentang lapangan pekerjaan dan upah.

_Pengangguran terselubung/tenaga pelatihan yang belum digaji oleh dinas-dinas diakibatkan tidak punya SK Honorer/tenaga kontrak ditiap Kabupaten pun perlu diperhatikan_

Regulasi penting dikerucutkan untuk mempermudah invenstor asing bertahan dan datang ke Indonesia.

"Regulasi terkait ketenagakerjaan tidak harus direvisi melulu yang merugikan pekerja dan menguntungkan pengusaha, belum apa-apa sudah suuzon dgn pemerintah, ada kendala antar pengusaha dan buruh yakni tidak ada penyeimbang yg baik, yg diharapkan seolah berpihak pada pemerintah,"ungkap Irma Ketua MPO Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI)

Hasil FGD ini akan disampaikan ke Pemerintah untuk segera mengevaluasi dan menyusun kembali apa yang dialami oleh tenaga kerja baik dari segi upah, Regulasi dan invenstasi di Indonesia.

"Setelah FGD, bahan hasil diskusi ini akan direkomendasikan oleh Partai NasDem yang juga berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Serikat Buruh untuk ditindaklanjuti,"harap Irma kepada Pemerintah, Buruh, Invenstor 

Fridrik Makanlehi

Berbagi :